Berita internasional terbaru hari ini datang dari Kanselir Jerman. Angela Merkel yang mengumumkan rencana bagi Berlin untuk menekan perpanjangan sanksi terhadap Rusia oleh negara-negara Barat bulan depan. Mengklaim Moskow belum menerapkan perjanjian 2015 tentang gencatan senjata Minsk dengan Ukraina. Perjanjian Minsk tidak terpenuhi dan kami hanya bergerak maju sedikit demi sedikit, dalam hal apapun dan kadang-kadang kita mundur, kata Merkel pada hari Kamis selama kunjungan ke ibukota Ukraina Kiev, untuk berbicara dengan Presiden Petro Poroshenko. Kemudian, tergantung pada situasi yang kita miliki saat ini, Jerman juga akan menekan perpanjangan sanksi pada bulan Desember," tambahnya.
Mencatat bahwa di antara dugaan pelanggaran perjanjian damai Minsk, dinegosiasikan oleh Jerman dan Perancis, adalah kesepakatan yang direncanakan di daerah yang dikendalikan oleh pasukan pro-Rusia pada 11 November. Berita seperti ini bisa kita akses di matamatapolitik.com. Konflik di timur Ukraina dimulai pada April 2014 setelah Rusia dan negara-negara Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Bertemu dalam krisis politik setelah pemisahan Krimea dari Ukraina dan pertemuan dengan Rusia, yang terjadi setelah referendum.
Sejak itu, upaya internasional untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di wilayah berbahasa Rusia telah gagal dan lebih dari 10.000 orang telah tewas dalam bentrokan antara pasukan pro-Rusia dan tentara Ukraina.
Negara-negara Barat menuduh Moskow mendukung pasukan pro-Rusia di wilayah tersebut. Sebuah tuduhan yang disangkal oleh Kremlin. Sementara itu, Rusia mengumumkan sanksi terhadap pejabat senior Ukraina serta tokoh bisnis dan budaya. Termasuk mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko, yang merupakan kandidat presiden terkemuka dalam pemilihan 2019 di Ukraina. Langkah-langkah itu dianggap sebagai sanksi balik setelah Ukraina menyerang pejabat dan perusahaan Rusia awal tahun ini.
Langkah itu dilakukan seminggu setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sebuah dekrit yang memungkinkan tindakan hukuman terhadap Ukraina sebagai tanggapan terhadap sanksi Kiev terhadap individu dan badan hukum di Rusia.
Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengumumkan pada hari Kamis sebuah daftar 322 nama. Termasuk putra presiden Ukraina dan 68 perusahaan yang akan dilarang melakukan bisnis di Rusia. Dan yang asetnya akan diblokir jika mereka memiliki di negara tersebut. Moskow juga memberikan sanksi kepada pejabat keamanan utama Ukraina. Di antara mereka adalah Menteri Dalam Negeri Ukraina, Arsen Avakov, kepala Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksandr Turchynov, dan kepala layanan keamanan SBU Ukraina, Vasyl Hrytsak. Inilah sepenggal berita internasional terbaru hari ini yang informasi lengkapnya bisa kita akses di matamatapolitik.com.
0 komentar :
Posting Komentar